Badann Penyelenggara Jaminan Sosial sejatinya bertujuan baik, yaitu untk memeberikan dan memfasilitasi agar seluruh rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Niat yang sangat baik sekali.
Namun menjadi timbul masalah saat gagasan pemerintah ini ternyata mendapat penolakan. Bahkan penolakan itu berasal dari masyarakat yang notabene menjadi tujuan program tersebut, dan kalangan petugas kesehatan yang menjadi penyedia layanan kesehatan.
Kalau dua pihak ini (yang menjadi sasaran dan yang memberikan pelayanan) saja menolak, lantas mau dibawa kemana program ini. Adalah SJSN yang menjadi topik utama pembahasan ini. Dan penolakan itu bukan tanpa dasar dan sebab.
Jika kalangan masyarakat luas menolak program ini karena menolak pembayaran premi dan menuntut pemerintah menanggung semua beban premi itu, karena merasa bahwa menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau itu adalah kewajiban pemerintah.
Sedang dari pihak penyedia layanan kesehatan menilai angka nominal klaim yang ditetapkan pemerintah terlalu rendah. Hal ini yang menimbulkan resistensi di kalangan petugas kesehatan dalam hal ini dokter, karena merasa profesinya tidak dihargai dengan semestinya.
Memang jika kita menilik ke masing masing alasan, semua itu sangat masuk akal. Sekarang kembali kepada pemerintah, apakah mau mendengar aspirasi rakyat? Atau tetap memaksakan program yang jelas jelas ditolak oleh dua pihak yang berperan sebagai aktor utamanya?
Kita tunggu saja..
midoza's Blog 